Makassar, DKPP – Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber dalam Deklarasi Tolak Politik SARA dan Lawan
Makassar, DKPP – Dalam pemilu demokratis, ada lima syarat yang harus dipenuhi. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DKPP Prof. Muhammad dalam kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholder dengan tema “Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisi SARA untuk Pilkada 2018â€. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan bertempat di Hotel Grand Clarion Makassar, Rabu, (14/2). Menurut Prof Muhammad
Jakarta, DKPP – Perlunya penyelenggara Pemilu yang berkomitmen, proses seleksi demokratis dan juga tim seleksi yang memiliki kredibilitas. Itulah syarat agar menghasilkan penyelenggara Pemilu yang profesional dan berkualitas. Demikian kesimpulan dalam diskusi Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) yang diselenggarakan oleh Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan didukung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan tema
Makassar, DKPP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Pleno Terbuka pengundian nomor urut dalam Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2018 di Hotel Four Points Makassar, Selasa (13/2). Hasilnya, pasangan Nurdin Halid – Abdul Qahhar Muzakkar mendapat nomor urut 1, paslon Agus Arifin Nu’mang – Tanri Balilamo nomor urut 2, paslon Nurdin Abdullah