Independensi Penyelenggara Pemilu Amanat Undang-Undang Dasar

Bali, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono mengatakan ada perbedaan yang sangat substansial antara etika dengan hukum. Etika semestinya meng-internalized pada diri penyelenggara Pemilu secara otomatis. Pasalnya, pendekatan hukum itu peraturan-peraturannya harus dipelajari dulu. Sementara pendekatan etika, muncul dengan sendirinya. Misalnya, terkait independensi. Menjelang Pemilu, salah seorang calon peserta Pemilu mengajak kita ketemu di cafe.

Optimalkan Tugas Penanganan Pelanggaran Kode Etik, DKPP Bersinergi dengan Bawaslu

Bali, DKPP – Malam ini diselenggarakan Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi se-Indonesia dan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik di Tanjung Benoa, Bali, Minggu (10/12/2017) di Bali. Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, dan staf Sekretariat Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan dan Bali.  Dari DKPP yang hadir,

DKPP Gelar Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi Se-Indonesia Dan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu Kab/kota Di Bali

Bali, DKPP –  Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juli 2017 lalu. Hal tersebut berdampak bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pokok-pokok perubahan dalam UU No 7 Tahun 2017 antara lain perubahan terkait penyelenggara pemilu, perubahan syarat anggota penyelenggara pemilu, perubahan kewenangan,  penyelenggaraan pemilu,