Surabaya,DKPP – Partai politik memegang misi suci karena di tangan parpol partai politiklah akan lahir pemimpin-pemimpin mulai dari presiden dan wakil presiden di tingkat pusat sampai pimpinan kepala daerah, dari anggota legislatif di tingkat pusat hingga daerah atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui mekanisme pemilihan umum. Demikian anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo saat menyampaikan
Surabaya, DKPP – Semangat yang kuat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas membutuhkan dukungan stake holder pemilu, partai politik dan elemen yang concern terhadap pemilu. Dalam hal ini bagaimana partai politik bisa melakukan perannya untuk secara bersama-sama mengontrol penyelenggara pemilu sehingga apapun hal yang mengganjal dapat dikomunikasikan dengan baik terlebih dahulu sebelum menjadi persoalan. Hal ini
Surabaya, DKPP – Perubahan regulasi kepemiluan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengharuskan DKPP melakukan penyesuaian baik pada aspek organisasi maupun regulasi. Langkah nyata yang diinisiasi terkait organisasi antara lain menyusun peraturan mengenai Tim Pemeriksa Daerah (TPD), sementara yang berkenaan dengan regulasi antara lain adalah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai kode
Surabaya, DKPP – Ada dua agenda besar bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pilkada 2018 misalnya akan dilaksanakan tanggal 27 Juni di 171 daerah di Indonesia. Setahun berikutnya, pada tanggal 17 April akan dilaksanakan Pemilu 2019. Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan dua agenda besar tersebut. Tanggung jawab
Semarang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad menjadi salah satu pemateri dalam acara bimbingan teknis terpadu “Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2018†yang diselenggarakan oleh KPU RI di Semarang, Rabu (8/11/2017) malam. Narasumber lain Ketua Komisi II DPR RI