Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) Prof. Anna Erliyana bertanya, apa yang yang bisa harapkan dari birokrasi? Ia menjelaskan, mereka berkewajiban untuk memenuhi kepuasaan masyarakat. “Bagaimana mengukurnya? Bisa melalui survei, terjun langsung menanyakan kepada masyarakat atau kliping berita,†katanya saat menjadi pemateri dalam acara Peningkatan Kapasitas Jajaran Biro Administrasi DKPP Tahap III
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan bahwa lembaganya mengawal terhadap integritas penyelenggara Pemilu. Tujuannya agar penyelenggara Pemilu lebih kredibel. Karena penyelenggara yang kredibel akan menghasilkan pemilu yang berkualitas. “Bagaimana calon pemilih bisa percaya pergi ke TPS bila penyelenggara Pemilunya juga tidak berintegritas,†katanya saat diwawancara oleh
Bogor, DKPP – Kemampuan menulis mutlak harus dimiliki oleh mereka yang menekuni profesi hukum. Untuk menulis putusan dengan baik, maka para drafter harus memiliki disiplin berfikir dan keahlian untuk melakukan analisa permasalahan. Bahasa putusan yang baik akan membantu pembaca putusan mengambil keputusan penting untuk menentukan tindak lanjutnya. Karena itu bahasa putusan yang merupakan narasi berfikir
Bogor, DKPP – “Putusan adalah mahkota lembagaâ€, ujar Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D., Peneliti Mahkamah Konstitusi saat membuka paparannya yang berjudul Legal Drafting dan Editing Bahasa Putusan dalam acara Peningkatan Kapasitas Jajaran Administrasi Biro DKPP Tahap II, di Hotel Mirah Bogor 8/12. Faiz mengawali paparannya dengan menjelaskan defenisi putusan. Dia merujuk definisi putusan Sudikno