Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (12/8) menggelar sidang pemeriksaan marathon dengan Teradu ketua dan anggota dari KPU dan Panwas Kab Buton. Dalam pemeriksaan yang berlangsung melalui video conference (vidcon) di Kantor DKPP Jakarta dan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kab Buton harus mengklarifikasi sebanyak lima laporan yakni nomor 193, 207, 180,
Bogor, DKPP- Putusan DKPP sesuai pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Akan tetapi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap pasal itu, sifat final dan mengikat tersebut banyak digugat di pengadilan umum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan MK sendiri pada intinya mengatakan
Bogor, DKPP – Usai pemaparan materi terkait Pembuktian Sebagai Inti Peradilan Pidana Serta Relevansi Penerapan Dalam Sidang DKPP yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya Kejagung, Dr. Susilo Yustinus. SH., MH dan Risalah dan Notulensi dalam Hubungannya dengan Pembuktian oleh mantan Panitera MK Dr.Zainal Arifin SH.,MH, acara “Peningkatan Kapasitas Jajaran Sekretariat Biro Administrasi DKPP
Bogor, DKPP – Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi jajaran Biro Administrasi DKPP memasuki hari kedua pada Kamis (08/12). Materi sesi pagi ini adalah “Penyusunan Risalah dan Notulensi Persidangan sebagai Bagian dari Perekaman Terhadap Pembuktian dalam Suatu Persidanganâ€, dengan pemateri Dr.Zainal Arifin SH.,MH. Mantan Panitera MK RI ini menguraikan terkait risalah dan notulensi. Menurut dia, risalah Persidangan