Jakarta, DKPP- Empat komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan (nonaktif) yaitu Syukur M Saleh (ketua) serta Sarni La Etje, Fahris H Madan, dan Alfian Hasan (anggota), hari ini Kamis (28/1), menyampaikan pokok pengaduannya terhadap ketua dan anggota KPU Maluku Utara (Malut) di hadapan sidang etik DKPP. Salah satu pokok pengaduannya adalah soal penonaktifan mereka oleh KPU
Jakarta, DKPP- KPU Provinsi Maluku Utara (Malut) menolak dituduh telah meloloskan dua Anggota KPU Kabupaten Taliabu, Malut, yang dinilai bermasalah. Melalui anggotanya, Kasman Tan, KPU bersikukuh bahwa keputusannya meloloskan dua Anggota KPU Taliabu yaitu Safrudin Mohalisi dan Asrarudin La Ane sudah tepat, karena keduanya memang memenuhi syarat menjadi komisioner KPU Kabupaten. Tuduhan itu disampaikan oleh
Jakarta, DKPP – Anggota Panitia Pengawas Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Rudy Iskandar Zulkarnain, harus menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar DKPP siang ini (27/1). Dia dilaporkan Edy Syarifuddin, Rusidi Rusdan, dan Fitri Heriyanti, selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau karena diduga berpihak terhadap Paslon Bupati-Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 1 atas nama
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik KPU Luwu Utara, Sulawesi Selatan digelar untuk yang kedua kalinya, Rabu (27/1) pukul 14.00, kali ini bertempat di Mabes Polri dan Mapolda Sulawesi Selatan. Agendanya adalah mendengarkan keterangan dari pihak percetakan dan saksi ahli. Dalam keterangan tertulisnya, CV Makasar Grafika menjelaskan bahwa dalam proses pencetakan formulir daftar pasangan calon,
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik Halmahera Timur, Maluku Utara, memasuki babak kedua. Agenda kali ini adalah mendengarkan keterangan tujuh saksi yang dihadirkan Pengadu. Sidang digelar melalui video conference di Mabes Polri dan Mapolda Maluku Utara, Rabu (27/1) pukul 11.00 WIB. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan dua dibantu oleh empat Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Pengadu Dheny