Jakarta, DKPP- Ahmad Sulhy dkk yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Prabowo – Hatta mengungkapkan bahwa KPU DKI beserta jajarannya dengan sengaja tidak menindaklanjuti/menjalankan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Sulhy dalam sidang DKPP tentang dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu baik KPU dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya terkait
Jakarta, DKPP- Perkara dalam sidang kode etik DKPP terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 terus bertambah. Sebelumnya dalam sidang perdana pada Jumat (8/8/2014) DKPP menyidangkan sebanyak 11 perkara. Memasuki sidang kedua, Senin (11/8/2014), ada tambahan tiga perkara. Sehingga totalnya menjadi 14 perkara. Ke-14 perkara tersebut, 10 perkara diadukan oleh Tim Pasangan Calon (Paslon)
Jakarta, DKPP – Rizaldi Limpas, salah satu Pengadu dalam sidang kode etik DKPP menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Menurutnya, keputusan itu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, khususnya terkait asas kepastian hukum. Meskipun keputusan itu didasarkan pada putusan Mahkamah
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (11/8/2014), kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Seperti sidang pertama, sidang kedua ini digelar di Ruang KH M Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta. Ada tiga kelompok Pengadu dalam perkara ini. Pertama adalah dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 Prabowo-Hatta diwakili oleh Mahendradatta. Kedua,