Anggota KPU Kota Semarang Mendapatkan Peringatan Keras

Anggota KPU Kota Semarang  Mendapatkan Peringatan Keras JAKARTA, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada anggota KPU Kota Semarang. DKPP juga mengabulkan sebagian pengaduan Pengadu. Hal tersebut disampaikan saat sidang kode etik KPU Kota Semarang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14, Selasa

KPU Maluku Tenggara Barat Direhabilitasi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). DKPP juga menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.      Hal tersebut disampaikan saat sidang kode etik KPU Maluku Tenggara Barat dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14, Selasa (10/12) pukul 13.30. Ketua

Anggota Panwascam Banjar Diberhentikan Tetap

Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (10/12) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu yang merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, atas nama Iwan Syarifudin. Pengadu dalam perkara ini adalah Moch. Abdul Latief, Ketua Panwaslu Kota Banjar.   “Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap

Empat Komisoner KPU Mimika Diberhentikan

Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (10/12) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada empat komisioner KPU Kabupaten Mimika, Papua. Selain empat komisioner tersebut, DKPP juga memberhentikan Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV atas nama Sdr.

Jimly: Suguhkan Ide-Ide Alternatif Untuk Perbaikan Bangsa

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie merasa miris, ada degradasi kepercayaan kepada proses Pemilu 2014.  Pertama, ada penurunanan citra terhadap politik, politisi dan lembaga politik termasuk partai politik di dalamnya. Kedua, Ada penurunan  partisipasi dalam Pemilukada. Ketiga, ada masalah dalam citra kinerja kelembagaan negara yang akan menjalankan proses Pemilu,