Lampung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menjadi keynote speaker pada seminar “Penyusunan Strategi Kebijakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-MK/2012 Tentang Pengakuan Hukum Adat dan Dinamika Masyarakat Adat” di Hotel Seraton, Jalan Walter Monginsidi No.175 Bandar Lampun Senin (11/11). Acara ini diselenggarakan oleh Komnas HAM kerjasama dengan Universitas Lampung. Mantan Ketua
Lampung, DKPP – Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, masyarakat Indonesia sudah mengenal organisasi. Bahkan mereka lebih dulu dibanding masyarakat Eropa maupun Amerika. Pada abad ke-17, masyarakat Indonesia sudah mengorganisir diri dalam bentuk organisasi nonpemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat. Demikian disampaikan oleh Prof Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat
Lampung, DKPP – Bangsa Indonesia ini memiliki kekayaan bahasa. Bahkan tidak ada bandingannya dengan negara mana pun. Demikian disampaikan oleh Prof Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat menjadi keynote speaker pada acara seminar “Penyusunan Strategi Kebijakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-MK/2012 Tentang Pengakuan Hukum Adat dan Dinamika Masyarakat Adat” di
Jakarta, DKPP – Ada fenomena yang tidak biasa dalam persidangan DKPP beberapa waktu terakhir ini. Fenomena tersebut yakni sebelum memulai sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, para Panel Majelis mengkonfirmasi kepada para pihak baik Pengadu maupun Teradu apakah mereka dimintai biaya/uang selama berperkara di DKPP. “Sebelum memulai sidang, kami ingin bertanya kepada Pengadu maupun
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (12/11) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU, Panwaslu, PPD serta PPS di Kab Mimika, Papua. Sidang ini merupakan sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan Pengadu serta jawaban Teradu. Namun, dalam sidang yang digelar secara video
Lampung – Prof Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 perubahan mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun dalam implementasinya kesadaran mengenai kesatuan masyarakat hukum adat ini belum memuaskan. “Dalam UUD 1954 Pasal 18 B ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih