Wajib Ungkap Hubungan Keluarga

Tanjungpinang, DKPP – Setiap penyelenggara Pemilu wajib untuk mendeklarasikan secara terbuka apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon peserta Pemilu atau tim kampanye. Sesuai ketentuan norma di dalam kode etik penyelenggara Pemilu, apabila seorang anggota penyelenggara Pemilu tidak melakukan kewajiban tersebut, DKPP dapat memrosesnya berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan bila terbukti kepada yang

Pokja Siapkan Bimtek di Makassar

Jakarta, DKPP- Rapat kelompok kerja (Pokja) di Hotel Golden Boutique Melawai, Jakarta, pada Jumat (28/6) membahas tentang persiapan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) tata cara penerimaan pengaduan pelanggaran kode etik ke Bawaslu provinsi. Rapat dihadiri oleh 2 orang anggota DKPP Saut H Sirait dan Ida Budhiati, serta 7 anggota Pokja, yakni Rahmat Bagja, August Melas,

DKPP Berdiri Untuk Menjaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu

  *** Mudah Dibicarakan, Tapi Sulit DIpraktikan Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kehadiran DKPP guna menjaga kehormatan Pemilu, termasuk mengikis perbuatan yang tidak terhormat. ”Yang mengganggu kehormatan, kita bisa sisihkan, bisa dikoreksi, bisa ditegur yang sifatnya mendidik. Supaya kita bisa memperbaiki diri. Bukan untuk memecat-mecat,” jelas dia

20 Perkara Masuk, Hanya 2 yang Siap Disidangkan

Jakarta, DKPP- Pada Kamis malam (27/6), bertempat di Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan gelar perkara. Ada 20 perkara dugaan pelanggaran kode etik yang gelar. Anggota DKPP yang hadir dalam gelar perkara tersebut adalah Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, serta Sekretaris Sidang DKPP Osbin Samosir. Dari 20 perkara yang diterima, setelah

Adhie Massardi: DKPP Lembaga Paling Penting di Republik Ini

Jakarta, DKPP-  Pengamat politik sekaligus Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi berpendapat bahwa kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi bagian penting di republik ini. Pasalnya, proses demokrasi di negara ini mekanismenya melalui Pemilu. “Kita semua tahu, hampir semua penyelenggara Pemilu (KPU) di negeri ini tidak benar. Dan selama ini belum

DKPP Undang Anak Yatim

Jakarta, DKPP –  Puluhan anak yatim dari yayasan Al-Furqon menghadiri hari jadi ke-1 DKPP yang diselenggarakan di Lapangan Parkir Bawaslu Jalan MH Thamrin No 14, Kamis (27/6). “Alhamdulillah, kami sangat senang bisa diundang oleh DKPP untuk memperingati ulang tahun DKPP yang ke-1,” ungkap H. Amir Hasan Ketua yayasan Al-Furqon. “Ini adalah salah satu bentuk kepedulian

DKPP Tebarkan Habitus Baru

Jakarta, DKPP – Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) MM Billah mudah-mudahan DKPP untuk tahun-tahun yang akan datang bisa  memuhi harapan-harapan masyarakat, khususnya untuk membenahi perpolitikan yang berkaitan dengan Pemilu. Menurut data yang ada di KPK, ranah korupsi ada pada bidang politik. Khususnya berkaitan dengan power. “Persis dengan yang diramalkan oleh Lord Acton bahwa power tends

Banyaknya yang Dipecat Itu Otokritik

Jakarta, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan bahwa banyaknya penyelenggara Pemilu yang dipecat itu bukan menandakan prestasi, melainkan sebagai otokritik kepada penyelenggara Pemilu. “Suatu ketika saya dan teman saya sedang berada di lobi. Teman saya menepuk pundak saya. Dia bilang, Ada mobil RFS, mobil pencabut nyawa lewat,” ujar Muhammad saat memberikan sambutan

Jerry Sumampouw: Pengadilan Etik Tidak Permanen

Jakarta, DKPP-  Gagasan Pengadilan Etik yang diperkenalkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mendapat berbagai tanggapan dari para pemerhati politik. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menilai gagasan Prof Jimly tersebut adalah wacana yang menarik dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang peduli dengan perbaikan moralitas di Indonesia. “Problem

BPK: Semoga Tidak Ada Lembaga di Atas DKPP

Jakarta, DKPP – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sapto Amal Damandari terkagum dengan kinerja DKPP. Dalam satu tahun, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 217 aduan dan memberhentikan 70 anggota penyelenggara Pemilu. Dengan begitu, keberadaan DKPP memang perlu. Namun ia berharap semoga tidak ada lagi lembaga baru di atas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.  “Sudah banyak lembaga-lembaga